Pembicaraan tinggi antara pejabat Israel dan otoritas transisi Suriah berlangsung di Paris pada 24 Juli 2025, dihadiri oleh Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer dan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al‑Shibani. Dialog tersebut difasilitasi oleh utusan khusus Amerika Serikat, Tom Barrack, sebagai upaya menekan eskalasi konflik yang tengah berlangsung antara kedua negara.
Diskusi ini mencakup pengaturan keamanan di wilayah selatan Suriah—khususnya di provinsi Sweida—yang baru mengalami kekerasan sektarian dan serangan udara Israel terhadap sejumlah target militer di Damaskus. Meski deliberasi berlangsung tertutup, hasilnya mencakup kesepakatan bersama demi meredam ketegangan dan membuka saluran komunikasi resmi kedua belah pihak.
Sebelumnya, kekerasan pecah di Sweida pada pertengahan Juli dengan bentrokan antara milisi Druze dan suku Baduy Sunni, menewaskan ratusan orang. Israel lalu melakukan serangan udara ke Damaskus dan daerah selatan sebagai respons untuk “melindungi komunitas Druze,” sementara sebagian pemimpin Druze menolak campur tangan asing dan menegaskan kesatuan Suriah.
Hasil kesepakatan US‑mediated mencakup penyerahan otoritas keamanan di Sweida kepada pihak Amerika Serikat, termasuk pemantauan implementasi, penarikan pasukan suku dan keamanan internal dari wilayah komunitas Druze, serta pembentukan dewan lokal untuk penyediaan layanan warga.
Lebih lanjut, wilayah Quneitra dan Daraa disepakati untuk melakukan proses pelucutan senjata, menggantikan peran pasukan bersenjata dengan komite keamanan lokal sipil yang tidak memiliki senjata berat, serta pembentukan komite monitoring pelanggaran yang melapor ke pihak AS.
Paris juga menjadi lokasi pertemuan langsung pertama antara pejabat Israel dan Suriah dalam lebih dari 25 tahun terakhir. Keduanya sepakat bekerja menuju langkah-langkah pembangunan kepercayaan (confidence-building measures) sebagai fondasi stabilitas kawasan, dengan keterlibatan aktif Amerika, Turki, dan Yordania dalam proses ini.
Meskipun sinyal positif mewarnai pertemuan, banyak pengamat menyoroti bahwa perkembangannya masih rentan. Keberlanjutan dialog dan tindakan nyata dari kedua pihak akan menentukan apakah fase de-eskalasi ini mampu mencegah konflik kembali memanas dan membuka pintu bagi solusi politik jangka panjang.[]
