RAMALLAH – Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan dukungannya atas demiliterisasi Hamas dan menegaskan bahwa kelompok tersebut harus dihentikan dari perannya dalam pemerintahan Gaza. Pernyataan ini tercantum dalam surat resmi yang dikirimkan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, menjelang konferensi internasional yang direncanakan pada pertengahan Juni .
Dalam surat tersebut, Abbas secara tegas menyatakan bahwa “Hamas tidak akan lagi memerintah Gaza dan harus menyerahkan senjata serta kemampuan militernya kepada Pasukan Keamanan Palestina,” sambil menyerukan penarikan mereka dari struktur pemerintahan Lebih lanjut, ia menambahkan kesiapan untuk mengundang pasukan internasional dan Arab bernaung di bawah mandat Dewan Keamanan PBB guna memastikan stabilitas dan perlindungan warga Palestina .
Abbas menyebut langkah ini sebagai bagian reformasi penting yang akan mendorong peran Otoritas Palestina dalam menggantikan Hamas sebagai pemerintahan yang sah di Gaza. Ia juga menekankan bahwa negara Palestina yang ingin diwujudkan tidak dimaksudkan untuk dinyatakan sebagai negara militer, melainkan berkomitmen pada transformasi menuju pemerintahan sipil berbasis kepastian hukum .
Pernyataan Abbas mendapat sambutan baik dari istana Elysee, yang menyebut tuntutannya sebagai “komitmen konkret dan belum pernah terjadi sebelumnya” demi pelaksanaan solusi Dua Negara. Meski demikian, Israel secara tegas menolak keberadaan otoritas Palestina di Gaza lantaran dianggap hanya akan memperkuat Hamas.
Deklarasi Abbas ini datang di tengah tekanan dari negara-negara Barat dan Arab yang menuntut reformasi kelembagaan Otoritas Palestina agar dapat mengambil alih pemerintahan Gaza pasca konflik. Bersamaan dengan itu, surat ini juga menyampaikan rencana pemilihan umum presiden dan legislatif dalam satu tahun ke depan, dengan dukungan pengawasan internasional – sebagai bagian dari upaya legitimasi dan stabilisasi kawasan.
