Sembunyikan Menu Opt-Out, 4 Broker Data AS Dipaksa Tobat

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

Banda Aceh – Praktik penyembunyian opsi privasi oleh perusahaan pengolah data kembali menjadi sorotan tajam di Amerika Serikat. Pada Jumat (27/02/2026), Senator Maggie Hassan (D-NH) mengumumkan bahwa empat broker data besar akhirnya setuju untuk mempermudah akses halaman opt-out (penghapusan data) bagi pengguna internet.

Langkah ini diambil setelah investigasi senat menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut secara sengaja menyisipkan kode teknis untuk “mengubur” halaman privasi agar tidak dapat ditemukan melalui mesin pencari seperti Google.

Taktik “No-Index” untuk Menghalangi Privasi

Empat perusahaan yang teridentifikasi melakukan praktik ini adalah Comscore, IQVIA Digital, Telesign, dan 6sense Insights. Mereka diketahui memasukkan kode “no-index” pada halaman opt-out mereka. Kode ini secara efektif memerintahkan Google dan mesin pencari lainnya untuk tidak menampilkan halaman tersebut dalam hasil pencarian.

Akibatnya, warga Amerika yang ingin melindungi data pribadi mereka—seperti nomor Jaminan Sosial hingga data lokasi—kesulitan menemukan cara untuk meminta penghapusan informasi tersebut dari database pemasaran.

Alasan Spam vs. Aksesibilitas Data

Menanggapi tekanan dari kantor Senator Hassan, keempat perusahaan tersebut kini telah menghapus kode penghalang tersebut. Namun, alasan di balik pemasangan kode tersebut beragam:

6sense dan IQVIA: Mengklaim bahwa kode tersebut dipasang untuk mengurangi masuknya pesan sampah (spam).

Comscore dan Telesign: Mengaku tidak dapat menentukan alasan awal mengapa kode tersebut ada di sana.

Senator Hassan menegaskan bahwa tindakan menyembunyikan opsi privasi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara untuk melindungi identitas mereka. “Akses yang jelas dan mudah ke opsi opt-out adalah kebutuhan mendesak di tengah industri broker data yang kurang pengawasan,” tegasnya.

Findem: Satu Perusahaan Masih Membandel?

Laporan tersebut juga menyoroti perusahaan kelima, Findem, yang dilaporkan tidak merespons penyelidikan senat dan belum menghapus kode “no-index” pada halaman “Jangan Jual Informasi Saya”. Lebih memprihatinkan, data tahun 2024 menunjukkan Findem gagal memproses sekitar 80% permintaan privasi dari individu.

Pihak Findem belakangan mengklarifikasi bahwa email dari senator tersaring oleh filter spam, namun mereka mengklaim tetap memonitor saluran privasi resmi mereka sesuai prosedur standar.

Kerugian Global Akibat Kebocoran Data

Investigasi ini mengungkap fakta mengejutkan mengenai dampak keamanan. Laporan Senator Hassan memperkirakan bahwa pencurian identitas yang bersumber dari kebocoran data di empat broker data besar dalam beberapa tahun terakhir telah merugikan konsumen AS lebih dari $20 miliar (sekitar Rp314 triliun).

Hingga saat ini, Amerika Serikat masih belum memiliki undang-undang privasi data nasional yang komprehensif setingkat GDPR di Eropa. Hal ini memaksa setiap negara bagian, seperti California, untuk menciptakan alat sendiri guna membantu warga meminta penghapusan data dari ratusan broker yang beroperasi secara legal namun kontroversial.