SEANTERONEWS.com – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengkritik keras klaim pemerintah Israel yang menyatakan tidak ada kelaparan di Gaza. Dalam pernyataannya, Albanese menyebut klaim tersebut sebagai hal yang “sulit dipahami” dan bertentangan dengan bukti-bukti nyata yang diterima dunia internasional. Kritik ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan pejabat Israel yang menolak laporan kelaparan massal di Jalur Gaza.
Pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan perwakilan diplomatiknya di Australia, membantah adanya krisis pangan di Gaza. Mereka menyebut gambar anak-anak kelaparan yang tersebar di media sosial sebagai propaganda palsu yang dibuat oleh kelompok Hamas. Menurut Israel, tidak ada kekurangan pasokan makanan, dan distribusi bantuan terhambat bukan karena blokade mereka, melainkan karena konflik internal di Gaza.
Namun, data dari lembaga kemanusiaan internasional seperti PBB, WHO, dan WFP menunjukkan sebaliknya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa lebih dari 244.000 orang di Gaza berada dalam kategori “bencana pangan” (IPC Fase 5), dengan puluhan anak meninggal akibat malnutrisi. Kelaparan akut semakin meluas seiring blokade ketat terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Albanese sebelumnya juga mengecam serangan militer Israel terhadap warga Gaza yang sedang mengantre bantuan makanan. Ia menyebut tindakan itu sebagai “tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun” dan menyampaikan keberatannya langsung kepada Presiden Israel, Isaac Herzog. Posisi Australia, kata Albanese, adalah mendukung hak Israel untuk membela diri, namun bukan dengan cara yang melanggar hukum kemanusiaan internasional.
Kritik dari Albanese ini menjadi bagian dari pergeseran sikap diplomatik Australia terhadap konflik di Palestina. Pemerintahannya semakin terbuka untuk mendukung pengakuan negara Palestina dan mendesak Israel untuk menghentikan blokade yang memperburuk penderitaan warga Gaza. Isu ini juga mulai menjadi perhatian dalam politik dalam negeri Australia karena tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan.
Sementara Israel terus membantah tuduhan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, organisasi HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menyatakan sebaliknya. Mereka menilai blokade terhadap bantuan makanan dan serangan terhadap distribusi logistik bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Beberapa pihak bahkan mendorong penyelidikan resmi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Klaim Israel yang menyangkal adanya kelaparan di Gaza dianggap bertolak belakang dengan bukti lapangan dan laporan medis. Rumah sakit di Gaza melaporkan lonjakan pasien anak dengan gejala malnutrisi akut, sementara stok makanan dan air bersih sangat terbatas akibat serangan dan blokade berkelanjutan.
PM Albanese menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel agar membuka akses penuh bagi bantuan kemanusiaan. Ia juga mendorong peran aktif Australia dan negara-negara sahabat untuk menyalurkan bantuan langsung ke Gaza tanpa hambatan politik atau militer. Sikap ini memperkuat posisi Australia sebagai negara yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza, pernyataan Albanese memperkuat seruan global untuk mengakhiri blokade dan memberikan akses bantuan yang layak bagi warga sipil. Dalam konteks ini, kata kunci seperti kelaparan Gaza, Albanese kritik Israel, dan bantuan kemanusiaan Palestina menjadi penting dalam narasi politik luar negeri Australia ke depan.[]
