SEANTERONEWS.com – Pernyataan keras Presiden Terpilih Prabowo Subianto soal kerugian negara akibat ulah “pengusaha beras nakal” yang mencapai Rp100 triliun per tahun seharusnya menggugah kesadaran publik: ada kejahatan ekonomi yang berlangsung sistemik dalam sektor pangan ungkap Muhammad Aras Prabowo Pengamat Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). Bukan hanya sekadar permainan harga, melainkan praktik serakahnomics istilah yang dilontarkan Prabowo sendiri yang secara langsung mengancam konstitusi dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyebut bahwa “negara dirampok oleh para mafia pangan.” Serakahnomics, lanjutnya, adalah bentuk kerakusan yang menggunakan kekuatan modal dan jaringan distribusi untuk menguasai pasokan, mengatur harga, dan memeras rakyat kecil. Ini bukan lagi urusan ekonomi murni, tapi sudah menyentuh ranah moral dan keadilan sosial. Dalam konstitusi, pangan adalah hak setiap warga negara. Tapi dalam praktik, pangan diperlakukan sebagai komoditas spekulatif oleh segelintir elite dagang.
Kenyataan makin pahit ketika kita mencermati data Bulog. Lembaga ini menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus beras, namun harga di pasar tetap melonjak. Pertanyaannya: di mana logika pasar yang katanya bekerja secara “alamiah”? Bulog jangan main-main dengan data terang Ekonom UNUSIA.
“Surplus produksi harusnya disertai dengan surplus kesejahteraan”, tegas Aras.
Jika harga terus tinggi di tengah surplus, berarti ada intervensi oleh spekulan atau permainan distribusi yang tidak adil. Masalah ini tak bisa diselesaikan hanya dengan retorika nasionalisme pangan.
“Pemerintah secara komprehensif perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, dari hulu ke hilir. Mulai dari impor, produksi petani, distribusi ke pasar, hingga operasi penggilingan dan gudang. Semua harus dibuka secara transparan, karena kerugian Rp100 triliun bukan sekadar angka, tetapi representasi penderitaan rakyat”, ungkap Aras.
Selain itu, negara juga harus memperkuat posisi petani dalam ekosistem pangan. Tanpa intervensi yang berpihak pada petani kecil dan koperasi desa, pasar akan terus dikuasai oligopoli. Di sinilah letak tantangan reformasi ekonomi pangan ke depan: menggeser dominasi serakahnomics ke arah keadilan distribusi, saran Aras.
Serakahnomics adalah wajah baru kolonialisme: bukan dari asing, tapi dari dalam negeri, oleh elite dagang yang mengkhianati rakyatnya sendiri. Bila pemerintah benar-benar ingin menindak tegas, maka hukum harus tegak dari pasar hingga istana. Karena sejatinya, kedaulatan pangan adalah jantung dari kedaulatan negara. Jangan sampai kita merdeka secara politik, tapi tetap dijajah oleh mafia beras dalam negeri.
Pernyataan Presiden Prabowo soal kerugian negara Rp. 100 Triliun pertahun sekali menjadi tantangan bagi Direktur Utama Bulog yang baru. Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani merupakan salah satu perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Ahmad merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 yang lahir di Jakarta pada 19 November 1970.
Setelah lulus dari Akmil, Ahmad banyak menghabiskan waktunya di Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur). Ahmad kemudian menduduki posisi sebagai Komandan Detasemen Intelijen Kodam (Dandenintelkam) I/Bukit Barisan. Setelah berkecimpung di bidang intelijen, ia kembali ditugaskan di Korps Zeni sebagai Komandan Batalyon Zeni Tempur 1/Dhira Dharma Kodam I/BB. Pada 2011, ia mendapat penugasan di Kepulauan Riau dengan jabatan baru sebagai Komandan Kodim 0316/Batam. Dua tahun setelahnya atau 2013, ia ditunjuk menjadi Pabandya III/Binapintel Spaban I/Ren Spamad. Jabatan lain yang pernah diemban Ahmada adalah Staf Ahli Pangdam XII/Tanjungpura Bidang Hukum, Humaniter dan Paban I/Ren Spamad, dan Danrem 162/Wira Bhakti.
Ahmad memiliki berbagai pengalaman, baik di bidang intelijen, zeni atau korps konstruksi, destruksi, dan rintangan TNI AD, hukum, dan pangan. Sebelum diangkat jadi Dirut Bulog, Ahmad yang dikenal jenderal TNI bintang dua itu menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).[]
