Kemenkes dan Pemprov DKI Gencarkan Terapi Pencegahan TBC

JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat benteng pencegahan tuberkulosis (TBC). Langkah intervensi ini difokuskan pada perluasan cakupan Terapi Pencegahan TB (TPT) serta pelacakan kontak erat pasien secara agresif demi memutus transmisi kuman bakteri di tingkat keluarga dan komunitas.

Arah kebijakan tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam forum kepemimpinan rumah sakit bertajuk “Hospital Leadership for TB Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030” di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Benjamin menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma penanganan tuberkulosis nasional. Meski keberhasilan terapi bagi pasien sakit telah menunjukkan angka yang tinggi, potensi munculnya siklus kasus baru tetap terbuka lebar apabila orang terdekat di sekitar pasien tidak segera diproteksi sejak dini.

“Keberhasilan pengobatan TBC aktif saat ini sudah berjalan sangat baik. Namun, tanpa langkah agresif dalam pelacakan kontak erat dan pemberian TPT, grafik penyebaran penyakit ini akan terus berulang tiap tahun. Paradigma penanganan harus digeser. Setiap rumah sakit dan Puskesmas wajib memastikan seluruh anggota keluarga serumah diperiksa dan mendapatkan TPT demi melindungi masa depan mereka,” tegas Benjamin.

Secara global, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus global, dengan estimasi 1,08 juta penduduk jatuh sakit dan 126.000 jiwa melayang akibat TBC setiap tahunnya.

Tantangan 40 Persen TPT di Ibu Kota

Di wilayah DKI Jakarta, capaian inisiasi pengobatan bagi penderita TBC telah melampaui angka 90 persen. Kendati demikian, cakupan pemberian obat pencegahan TPT bagi kontak serumah masih menyisakan pekerjaan rumah besar, yakni baru menyentuh kisaran 40 persen.

Karakteristik epidemiologi Jakarta juga tergolong unik dibandingkan daerah lain. Sebanyak 62 hingga 64 persen kasus TBC di ibu kota justru mula-mula teridentifikasi di rumah sakit, bukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kondisi ini menempatkan rumah sakit—baik milik pemerintah, swasta, maupun instansi TNI/Polri—sebagai garda depan penapisan awal.

Merespons kondisi tersebut, Kemenkes memperkuat sarana diagnostik di seluruh penjuru Jakarta. Seluruh Puskesmas kini telah dilengkapi peranti Tes Cepat Molekuler (TCM). Guna menjangkau gang-gang padat permukiman, pemerintah menyiagakan 32 unit Portable X-Ray yang praktis dibawa oleh petugas medis dan kader kesehatan secara door-to-door. Kemenkes juga menggaransi ketersediaan obat TPT secara cuma-cuma di seluruh jaringan rumah sakit.

TPT sendiri merupakan rejimen obat preventif yang diberikan kepada individu berisiko tinggi atau kontak erat yang belum terinfeksi secara aktif, guna mencegah bakteri TBC laten berkembang menjadi infeksi menular.

Layanan Inklusif Lintas Administrasi KTP

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk menyinergikan ekosistem 197 rumah sakit dan ratusan puskesmas di bawah kendali Pemprov DKI. Mengingat tingginya mobilitas kaum urban komuter di Jakarta, ia menginstruksikan agar layanan eliminasi TBC tidak disekat oleh batasan administrasi kependudukan (KTP).

“Target eliminasi TBC pada 2030 di Jakarta harus tercapai tanpa kompromi. Layanan kesehatan tidak boleh diskriminatif terhadap status domisili warga metropolitan. Komitmen kebijakan ini harus berjalan berkesinambungan melampaui pergantian kepemimpinan birokrasi,” ujar Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menuturkan bahwa kolaborasi rujukan antara rumah sakit, puskesmas, dan sukarelawan kader di akar rumput merupakan kunci pemutus rantai infeksi. Integrasi pelaporan ini memastikan setiap pasien tuntas menjalani pengobatan hingga sembuh, sementara keluarga intinya terlindungi sepenuhnya melalui pendampingan TPT yang humanis.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait akses skrining atau layanan pencegahan TBC terdekat, Kemenkes membuka saluran pengaduan Halo Kemenkes melalui sambungan hotline 1500-567 atau surat elektronik resmi di [email protected].[]