Antisipasi Ancaman Cuaca Ekstrem dan Titik Api, Forkopimda Pidie Jaya Satukan Kekuatan Lintas Sektor

MEUREUDU – Menghadapi dinamika iklim yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), jajaran pimpinan daerah di Kabupaten Pidie Jaya mengonsolidasikan kesiapan seluruh armada taktisnya. Langkah preventif terpadu ini ditandai dengan perhelatan Apel Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Karhutla Tahun 2026 di pelataran Gedung MTQ, Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Senin (14/9/2026).

Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA., S.Sos., M.E., tersebut melibatkan ratusan personel gabungan lintas elemen pertahanan, keamanan, dan kedaruratan sipil. Pasukan terdiri atas unsur Komando Distrik Militer (Kodim) 0102/Pidie, Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 17/Rencong Cakti, Kepolisian Resor (Polres) Pidie Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Kehutanan (Polhut), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (Damkar), hingga satuan medis Dinas Kesehatan.

Konsolidasi akbar ini turut dihadiri jajaran teras Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Komandan Kodim 0102/Pidie Letkol Inf Abdul Hadi, S.Sos., Kapolres Pidie Jaya AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie Jaya Sayid Muhammad, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, Wakil Ketua II DPRK Pidie Jaya, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

Kesiapan Menyeluruh Sebelum Muncul Ancaman

Dalam amanatnya, Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa manajemen kedaruratan modern bertumpu pada kesigapan operasional jauh sebelum musibah terjadi. Segenap lini penegak hukum, militer, dan aparatur pemerintah diinstruksikan memastikan rantai komando, keandalan logistik peralatan pemadaman, serta keandalan sistem komunikasi darurat berada pada kondisi siaga penuh.

“Kesiapsiagaan tidak boleh baru dimulai saat bencana sudah di depan mata. Kita dituntut memastikan ketersediaan personel yang terlatih, kesiapan sarana prasarana penunjang, kestabilan jalur komunikasi, serta koordinasi horizontal yang solid antarinstansi,” tegas Bupati di hadapan barisan pasukan.

Secara khusus, ia menyoroti bahwa ancaman karhutla bukan semata persoalan degradasi ekologi, melainkan bahaya yang berkaitan erat dengan keselamatan jiwa warga, ketahanan sektor perekonomian daerah, dan stabilitas kualitas kesehatan publik.

Patroli Terpadu dan Peran Kunci Keuchik

Guna meminimalkan risiko kabut asap dan kerusakan lahan, bupati menginstruksikan seluruh jajaran satuan tugas untuk memperketat pemetaan spasial wilayah-wilayah yang masuk zona merah kekeringan dan rawan terbakar. Intensitas patroli terpadu ke kawasan perbukitan dan perkebunan warga wajib ditingkatkan secara konsisten.

Pemerintah daerah juga menekankan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar tidak lagi menerapkan praktik tebas-bakar (slash-and-burn) saat membersihkan maupun membuka areal perkebunan.

“Jangan menunggu kobaran api membesar baru kita bertindak reaktif. Setiap sinyalemen kemunculan titik panas (hotspot) harus segera direspons cepat dan ditangani secara tuntas melalui saluran koordinasi yang padu,” imbuh Sibral.

Menutup arahannya, Bupati Pidie Jaya meminta para camat, kepala desa (keuchik), serta aparatur mukim untuk berdiri sebagai garda terdepan sistem deteksi dini di tingkat akar rumput. Komunikasi yang mengalir lancar antara kepemimpinan desa dan posko komando gabungan diyakini menjadi benteng paling ampuh dalam mencegah bencana lingkungan berskala masif di wilayah Pidie Jaya.[]