Bank, Bukan Sekolah: Membaca Ulang APBN Kita lewat Kacamata Paulo Freire

Ada satu buku tipis, hanya sekitar seratus delapan puluh halaman, yang sejak diterbitkan pertama kali di Brasil pada 1968 sudah terjual lebih dari tujuh ratus lima puluh ribu eksemplar ke seluruh dunia. Judulnya Pedagogy of the Oppressed, atau dalam terjemahan Indonesia dikenal sebagai Pendidikan Kaum Tertindas, ditulis oleh seorang pendidik asal Brasil bernama Paulo Freire. Buku ini lahir bukan dari ruang kuliah yang nyaman, melainkan dari pengalaman panjang Freire mengajar petani miskin dan buta huruf di Amerika Latin, sekaligus dari masa pengasingannya sebagai tahanan politik. Barangkali karena lahir dari pengalaman yang begitu keras itulah, gagasan-gagasan di dalamnya terasa relevan sampai hari ini, termasuk untuk membaca apa yang sedang terjadi pada anggaran pendidikan kita.

Salah satu gagasan paling terkenal dari Freire adalah kritiknya terhadap apa yang ia sebut sebagai konsep pendidikan gaya bank, atau banking concept of education. Menurut Freire, pendidikan konvensional cenderung memperlakukan murid sebagai wadah kosong yang tinggal diisi oleh guru, persis seperti nasabah yang menyetorkan uang ke dalam rekening bank. Murid diminta menghafal, menyimpan, dan mengulang apa yang sudah “dideposit” oleh pengajar, tanpa pernah diajak benar-benar memahami, mempertanyakan, atau mengaitkannya dengan realitas hidup mereka sendiri. Bagi Freire, model semacam ini bukan sekadar metode mengajar yang kurang efektif, melainkan alat politik yang cukup ampuh untuk melanggengkan ketimpangan kekuasaan, sebab murid yang terbiasa menjadi wadah pasif akan tumbuh menjadi warga negara yang juga pasif, menerima keadaan tanpa banyak bertanya.

Sebagai lawannya, Freire menawarkan pendidikan yang bersifat dialogis dan problem-posing, di mana guru dan murid sama-sama belajar lewat percakapan, bukan lewat instruksi satu arah. Tujuan akhirnya adalah membangun apa yang ia sebut conscientização, yaitu kesadaran kritis, kemampuan seseorang untuk melihat kontradiksi sosial dan politik di sekitarnya, lalu bergerak untuk mengubahnya. Bagi Freire, pendidikan yang sejati tidak pernah netral. Ia selalu berpihak, entah untuk mempertahankan status quo atau untuk membongkarnya.

Nah, di sinilah letak ironi yang menggelitik sekaligus meresahkan ketika kita menengok postur anggaran pendidikan Indonesia tahun ini.

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,08 triliun, memenuhi mandat konstitusi minimal dua puluh persen dari total belanja negara. Angka ini, jika berdiri sendiri, terdengar sangat menjanjikan. Akan tetapi, apabila kita membuka rinciannya, hampir sepertiga dari jumlah tersebut, tepatnya Rp223,55 triliun atau dua puluh sembilan persen, ternyata bukan mengalir untuk gaji guru, tunjangan dosen, atau perbaikan gedung sekolah, melainkan dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis, sesuai Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.

Situasi ini membuat sejumlah guru honorer, mahasiswa, dan pengurus yayasan pendidikan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2026, karena mereka menilai penyaluran dana ke sekolah di lebih dari lima ratus kabupaten justru menurun drastis, sementara program gizi tersebut dianggap ikut mengganggu jam belajar dan menambah beban kerja guru. Pemerintah, lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Sekretariat Kabinet, membantah tuduhan pemangkasan ini dan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki pos anggaran sendiri yang terpisah dari kementerian teknis pendidikan. Namun, terlepas dari siapa yang benar dalam sengketa administratif tersebut, fakta bahwa dana gizi bisa dihitung sebagai bagian dari kuota dua puluh persen pendidikan sudah menyingkap sesuatu yang layak kita renungkan: anggaran pendidikan kita, dalam praktiknya, diperlakukan persis seperti bank yang Freire kritik, yakni kotak besar yang bisa diisi apa saja asalkan angkanya terlihat memenuhi target, tanpa terlalu peduli apakah isinya benar-benar membangun kesadaran kritis generasi muda atau tidak.

Ironi ini menjadi lebih tajam ketika kita bandingkan dengan pos anggaran lain yang tidak pernah dipersoalkan legitimasinya secara serupa. Kementerian Pertahanan mendapat pagu Rp187,1 triliun untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan, ditambah dana cadangan tambahan Rp150,55 triliun yang membuat total anggaran pertahanan tahun ini diperkirakan tembus sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah fiskal negara. Untuk ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan Rp164,4 triliun, sementara proyek hilirisasi tambang ditargetkan menyerap investasi hingga Rp618 triliun sepanjang tahun ini. Semua sektor ini boleh naik signifikan tanpa perlu berbagi label dengan program lain, sementara pendidikan harus rela anggarannya dicampur dengan program gizi agar terlihat memenuhi mandat konstitusi.

Freire pernah menulis bahwa penindasan sejati bukan hanya soal kelaparan fisik, melainkan juga soal dibiarkannya seseorang tetap dalam kondisi tidak sadar atas ketertindasannya sendiri. Membaca ulang gagasan ini dalam konteks Indonesia hari ini, kita bisa bertanya jujur: jika anggaran yang seharusnya membangun kesadaran kritis generasi muda justru sebagian besar dialihkan untuk mengisi perut, sementara pos-pos lain seperti militer dan tambang terus membesar tanpa hambatan berarti, sedang menuju ke arah mana sebenarnya prioritas pembangunan bangsa ini?

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan pentingnya asupan gizi bagi anak sekolah, sebab jelas seorang anak yang lapar akan sulit berkonsentrasi belajar apa pun kurikulumnya. Yang ingin saya soroti adalah cara kita mencatat dan melabeli anggaran tersebut. Ketika dana gizi dimasukkan ke dalam kotak “pendidikan” alih-alih kotak “perlindungan sosial” atau “kesehatan”, kita kehilangan kemampuan mengukur secara jujur berapa sebenarnya investasi negara untuk membangun kemampuan berpikir kritis rakyatnya, sesuatu yang justru menjadi inti perjuangan Freire sepanjang hidupnya sebagai pendidik.

Pada akhirnya, tulisan ini bukan ajakan untuk menolak program makan bergizi, menolak modernisasi pertahanan, ataupun menolak hilirisasi tambang, sebab semuanya punya alasan dan tempatnya masing-masing dalam pembangunan sebuah bangsa. Yang perlu kita renungkan bersama adalah keberanian untuk jujur soal angka, sebab kejujuran itulah yang menjadi syarat pertama bagi apa yang disebut Freire sebagai kesadaran kritis.

Ada beberapa langkah kecil yang bisa mulai kita perjuangkan bersama. Pertama, mendorong agar anggaran program non-inti seperti makan bergizi gratis dicatat secara terpisah dari fungsi pendidikan, sebagaimana yang tengah diuji ke Mahkamah Konstitusi, agar mandat dua puluh persen benar-benar mencerminkan investasi untuk ruang kelas dan guru. Kedua, membiasakan diri sebagai warga untuk membaca rincian anggaran negara, bukan sekadar menerima angka besar di judul berita, sebab di situlah letak conscientização yang paling sederhana namun paling penting hari ini. Ketiga, terus mendesak transparansi penyaluran dana pendidikan ke daerah, mengingat sudah ada laporan penurunan dana yang berdampak ke ratusan kabupaten.

Freire pernah mengingatkan bahwa manusia sejatinya adalah makhluk yang belum selesai, yang terus berusaha menjadi lebih utuh lewat kesadaran dan tindakan, bukan lewat kepasrahan menerima apa pun yang dituangkan kepadanya. Barangkali begitu pula seharusnya kita memperlakukan anggaran negara: bukan sebagai angka yang cukup dipercaya begitu saja karena besar nominalnya, melainkan sebagai sesuatu yang harus terus kita bongkar, kita pertanyakan, dan kita perjuangkan agar benar-benar berpihak pada masa depan yang lebih cerdas, bukan sekadar kenyang.

Referensi utama:

Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (edisi terjemahan Inggris pertama, 1970; asli terbit di Amerika Latin, 1968)

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026

pajaknow.id, “Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp769 Triliun, 29% Tersedot untuk Makan Bergizi Gratis”, 25 Januari 2026

YLBHI, siaran pers uji materi UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi, 9 Maret 2026

CNBC Indonesia dan detikFinance, data anggaran Kementerian Pertahanan dan dana cadangan pertahanan 2026

Bisnis.com, data anggaran ketahanan pangan dan food estate RAPBN 2026

Investortrust.id, data proyek hilirisasi tambang 2026.