Demokrat: Makan Bergizi Gratis Jangan Jadi Proyek Bisnis

JAKARTA – Wasejen Partai Demokrat, Didik Mukrianto, angkat bicara menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa program ambisius tersebut harus dikembalikan ke rel utamanya sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Didik menyoroti adanya pergeseran orientasi dalam pelaksanaan MBG yang mulai dikhawatirkan mengarah pada praktik rent-seeking atau perburuan rente. Menurutnya, program ini bukan sekadar mesin pencipta lapangan kerja atau proyek bisnis, melainkan fondasi utama untuk mencetak generasi yang lebih sehat dan produktif.

Dalam cuitannya di platform X, Minggu (16/8/2026), Didik mengkritik berbagai modus penyimpangan yang mulai muncul ke permukaan, seperti maraknya pendirian yayasan dapur yang berorientasi profit, potensi markup harga, data penerima ganda, hingga temuan dapur fiktif. Tidak hanya itu, isu jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan masalah keamanan pangan juga menjadi sorotan serius.

“Ketika perbincangan publik lebih banyak berkutat pada siapa yang mendapat kontrak daripada apakah anak-anak benar-benar menerima asupan gizi yang layak, maka program ini sudah menyimpang dari khittah atau tujuan awalnya,” tegas Didik.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa tujuan akhir dari MBG adalah penurunan angka stunting dan peningkatan konsentrasi belajar siswa. Oleh karena itu, kesuksesan program tidak boleh hanya dinilai dari serapan anggaran atau jumlah dapur yang dibangun, melainkan dari peningkatan status gizi nyata para siswa.

Didik mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperketat pengawasan:

Transparansi Mitra: Memastikan penunjukan mitra kerja dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi.

Audit Independen: Melibatkan pihak luar untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengelolaan dana.

Kontrak Berbasis Kinerja: Setiap mitra harus bertanggung jawab pada kualitas makanan, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

Pemisahan Kepentingan: Memastikan tidak ada keterlibatan kepentingan politik atau bisnis pribadi yang menunggangi kepentingan gizi anak.

Didik menegaskan bahwa anggaran besar yang digelontorkan untuk MBG adalah bentuk human capital investment yang sangat mahal harganya. Ia mengingatkan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kesehatan anak-anak hari ini. Jika program ini ternoda oleh praktik korupsi, maka yang dikorbankan adalah masa depan generasi penerus.

“Kepentingan anak-anak harus berada di atas segala bentuk peluang bisnis. Kita harus memastikan anggaran besar ini menghasilkan manfaat nyata. Jangan sampai program yang mulia ini justru menjadi ladang basah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.[]