Redam Polemik Kursi Kosong PTN: DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Biaya Kuliah

SEANTERONEWS.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menelusuri fenomena puluhan ribu calon mahasiswa baru yang memutuskan tidak melakukan proses daftar ulang setelah dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Langkah investigasi data dinilai sangat mendesak demi menjamin hak aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seruan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, melalui pernyataan resminya di media sosial X pada Minggu (28/6/2026). Ia menyoroti keresahan publik mengenai kabar banyaknya bangku kosong di universitas negeri pasca-pengumuman jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

“Beredar kabar puluhan ribu calon mahasiswa lolos SNBP, tetapi memilih tidak daftar ulang. Ada apa sebenarnya?” tulis Mardani dalam unggahannya.

Menurut Mardani, pemerintah melalui kementerian terkait wajib segera mengumpulkan basis data yang akurat dan komprehensif. Langkah ini dinilai krusial agar pembuat kebijakan dapat mendeteksi secara pasti faktor utama yang mengurungkan niat para calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka.

“Kita harus tahu faktor dominan di balik keputusan tersebut. Apakah karena kendala ekonomi, salah memilih program studi, atau ada kendala logistik lainnya? Kuncinya adalah pendidikan tinggi harus semakin mudah diakses oleh anak bangsa,” urai Mardani.

Sebagai langkah penanganan cepat, legislator asal Jakarta tersebut mendorong adanya relaksasi kebijakan biaya kuliah, khususnya terkait skema Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia mendesak pemerintah untuk menyusun kebijakan yang meringankan beban finansial keluarga kurang mampu, baik melalui peninjauan ulang nominal UKT, penangguhan masa bayar, maupun penyediaan opsi cicilan khusus.

Sebelumnya, ruang publik diramaikan oleh informasi yang menyebutkan sekitar 60 ribu peserta yang dinyatakan lulus jalur prestasi (SNBP) memilih mundur dan tidak mendaftar ulang. Angka yang cukup fantastis ini sempat menimbulkan spekulasi miring mengenai tingginya hambatan biaya kuliah di Indonesia.

Guna meredam kesimpangsiuran informasi, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Prof. Eduart Wolok, meluruskan kabar tersebut. Ia mengklarifikasi bahwa akumulasi 60 ribu bangku kosong itu bukanlah angka murni dari jalur SNBP 2026.

“Jumlah tersebut sebenarnya merupakan total kuota kosong yang tidak terisi dari seluruh jalur penerimaan PTN, yang mencakup SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), hingga jalur seleksi mandiri,” jelas Eduart dalam keterangannya.

Eduart menambahkan bahwa keputusan calon mahasiswa untuk tidak melanjutkan pendaftaran ulang dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Di antaranya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi karena peserta tidak diterima pada pilihan pertama mereka, faktor penyesuaian nominal UKT dengan kemampuan ekonomi keluarga, hingga tingginya biaya mobilitas hidup bagi calon mahasiswa yang diterima di luar pulau asal mereka.

Meskipun demikian, DPR RI memandang bahwa kuota kosong dalam jumlah besar ini tetap menjadi pekerjaan rumah fundamental yang wajib dievaluasi. Pemerintah diharapkan dapat menyelaraskan sistem seleksi dengan realitas daya dukung finansial masyarakat agar kesempatan emas menempuh pendidikan tinggi tidak terbuang sia-sia.[]