Wujudkan Ekonomi Hijau, Kemenkop Dorong Koperasi Desa Kelola Energi Terbarukan

SEANTERONEWS.com – Kementerian Koperasi mendorong peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan energi terbarukan guna memperkuat kemandirian ekonomi di wilayah pedesaan. Langkah ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat membuka Forum Ekonomi Hijau bertajuk “Pengembangan Ekosistem dan Sumber Daya” yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) di Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026). Ferry, yang juga menjabat sebagai Ketua IKA Unpad, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola potensi daerahnya secara produktif.

“Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Koperasi terus mendorong berbagai inisiatif pengembangan koperasi berbasis energi terbarukan. Dengan begitu, instrumen kemandirian ekonomi di tingkat desa dapat tumbuh secara optimal,” ujar Ferry.

Langkah inovatif ini didasarkan pada temuan di lapangan saat Kementerian Koperasi menjalankan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam program tersebut, kementerian menemukan bahwa masih terdapat sejumlah desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik yang memadai. Selama ini, masyarakat di kawasan tersebut harus bergantung pada mesin generator bertenaga solar dengan durasi nyala yang sangat terbatas, yakni sekitar 4 hingga 5 jam saja per hari.

Penggunaan solar dinilai sangat membebani masyarakat, terutama bagi warga dengan tingkat pendapatan terbatas. Menyikapi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan PT PLN untuk membangun proyek percontohan (pilot project) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 6 megawatt (MW) di Pulau Sembur Laut, Kota Batam.

“Dalam waktu dekat proyek percontohan di Pulau Sembur Laut ini siap diresmikan untuk menjadi model acuan. Harapan kami, skema ini nantinya dapat direplikasi di desa-desa lain yang saat ini belum terjangkau aliran listrik,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa meskipun potensi sumber daya alam di pedesaan sangat melimpah, masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus diselesaikan bersama. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kesiapan teknologi, sinergi koordinasi lintas sektor, serta jaminan bahwa proses transisi ekonomi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang matang serta penyediaan skema pembiayaan yang inovatif sangat dibutuhkan agar pembangunan berbasis lingkungan ini dapat berjalan secara inklusif.

Ferry menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau tidak boleh hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat nasional atau aktivitas pelaku usaha skala besar semata. Upaya ini harus tumbuh dan mengakar kuat dari tingkat komunitas terkecil di pedesaan. Forum ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi taktis yang dapat menjadi rujukan berharga bagi seluruh pemangku kepentingan.