Pakar Pendidikan Soroti Minimnya Peran Profesor di Aceh

SEANTERONEWS.com – Diskursus mengenai mutu dan arah reformasi pendidikan di Provinsi Aceh kembali menjadi perhatian publik. Kalangan akademisi mendesak adanya pelibatan aktif dan nyata dari para profesor serta pakar pendidikan guna membenahi berbagai persoalan mendasar di sektor tersebut.

Tuntutan reformasi ini mengemuka menyusul analisis mendalam dari sejumlah guru besar terkait lambatnya peningkatan kualitas pendidikan daerah. Mereka menilai kebijakan pembenahan pendidikan selama ini belum sepenuhnya bersandar pada kajian ilmiah yang komprehensif.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Burhanuddin Yasin, mengungkapkan bahwa mutu pendidikan di Aceh saat ini masih menghadapi tantangan berat di seluruh level, termasuk pada jenjang pendidikan menengah. Menurut pengamatannya, terdapat beberapa persoalan mendasar yang mendesak untuk segera diatasi.

“Mutu pendidikan kita secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, masalah ketimpangan kualitas guru, kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, lemahnya kemampuan berpikir kritis siswa, hingga tata kelola anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang besar,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya yang dihimpun media ini.

Ia menegaskan, reformasi pendidikan yang sukses membutuhkan intervensi langsung dari kalangan intelektual. Kebijakan yang dirumuskan oleh instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, harus berbasis pada kebutuhan riil di lapangan dan kajian empiris, bukan sekadar bersandar pada jargon-jargon kampanye di media sosial.

Profesor sebagai Penjaga Akal Sehat Publik

Senada dengan hal tersebut, sosiolog dan akademisi Prof. Dr. TM Jamil turut menyoroti esensi dan tanggung jawab sosial seorang guru besar di tengah masyarakat. Menurutnya, ukuran kontribusi seorang profesor terletak pada sejauh mana pemikirannya mampu memandu kesadaran publik ke arah yang lebih baik.

“Seorang profesor memikul tanggung jawab moral sebagai penjaga akal sehat masyarakat. Ia harus hadir sebagai rujukan etika dan memberikan kejernihan berpikir ilmiah ketika publik dihadapkan pada derasnya disinformasi,” jelas TM Jamil.

Ia menyayangkan kecenderungan minimnya kontribusi pemikiran para akademisi di media massa arus utama (mainstream), baik cetak maupun online. Padahal, pemikiran yang jernih dan berbobot dari para guru besar sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan masyarakat di luar ruang kuliah.

Kritik mengenai minimnya peran intelektual di ruang publik ini sebenarnya juga sempat diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Murthalamuddin. Dalam pertemuan dengan puluhan guru besar beberapa waktu lalu, ia mengimbau para akademisi untuk lebih aktif memberikan pencerahan melalui media massa dan forum ilmiah guna menangkal sebaran informasi yang menyesatkan di masyarakat.

Kendala Administratif dan Budaya Akademik

Meski kuantitas publikasi ilmiah internasional dari akademisi Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, para pakar melihat adanya anomali dalam budaya menulis di lingkungan perguruan tinggi.

Ada beberapa faktor utama yang dinilai menghambat kontribusi riil para profesor di ruang publik:

Orientasi Regulasi (Compliance-Driven): Aktivitas menulis di kalangan dosen dan guru besar sering kali didorong oleh pemenuhan kewajiban administratif, seperti mengejar angka kredit (KUM) untuk kenaikan pangkat atau mempertahankan tunjangan profesi, ketimbang transfer pengetahuan secara sukarela kepada masyarakat.

Keterbatasan Akses Hasil Riset: Penulisan artikel ilmiah yang ditujukan khusus untuk jurnal internasional bereputasi (seperti Scopus) membuat hasil-hasil penelitian tersebut sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat umum maupun pengambil kebijakan di daerah.

Minimnya Penulisan Buku Teks: Fokus yang terlalu condong pada pemenuhan jurnal pendek menyebabkan sangat sedikit profesor yang meluangkan waktu untuk menyusun buku teks atau monograf yang mendalam dan kontekstual bagi mahasiswa mereka.

Para pakar mengingatkan bahwa budaya akademik di tingkat atas secara otomatis membentuk habitus akademik bagi generasi muda di tingkat bawah. Kurangnya produktivitas guru besar dalam menulis di media publik dikhawatirkan dapat memengaruhi minat dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang mereka bimbing.

Ke depan, para akademisi berharap momentum pembenahan pendidikan di Aceh dapat melibatkan seluruh potensi intelektual secara objektif dan transparan. Langkah ini penting agar program peningkatan mutu yang dicanangkan pemerintah daerah tidak sekadar menjadi seruan seremonial, melainkan membawa perubahan konkret bagi masa depan generasi muda.[]

Sumber: potretonline.com