Azhari Cage Desak Pengolahan Gas Blok Andaman di Darat

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan skema pengolahan gas bumi dari Blok Andaman di darat (onshore). Ia meminta hilirisasi gas tersebut memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, alih-alih menggunakan skema kilang terapung di laut lepas (Floating Production Storage and Offloading/FPSO).

Aspirasi tersebut disuarakan langsung oleh Azhari dalam rapat kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman.

Azhari menekankan bahwa kebijakan ini penting agar Serambi Mekkah tidak terperangkap dalam memori masa lalu pada era 1970-an. Kala itu, eksploitasi besar-besaran gas Arun dinilai kurang memberikan dampak kemakmuran yang optimal bagi masyarakat sekitar.

“Masyarakat Aceh menghendaki pengolahan gas Andaman dilakukan di darat dengan memaksimalkan infrastruktur eks-LNG Arun. Skenario ini jauh lebih bermanfaat karena dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, dan memberikan nilai tambah riil bagi masyarakat setempat,” jelas Azhari.

Guna memastikan kepentingan daerah terakomodasi dengan baik, Azhari juga mengusulkan penundaan sementara pengesahan dokumen rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Blok Andaman. Penundaan ini dinilai penting sampai diperoleh kesamaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat mengenai formula pengelolaan yang ideal.

Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki status kekhususan yang dilindungi secara hukum melalui kesepakatan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Aceh wajib mengedepankan kemaslahatan masyarakat dan daerah.

Merespons desakan tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan sektor hulu migas di Aceh.

Laode menyatakan komitmennya untuk merumuskan formula pengelolaan terbaik bersama Pemerintah Aceh dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) agar potensi gas Blok Andaman dapat dinikmati langsung oleh warga lokal.

Pemerintah pusat menjamin bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan hak-hak ekonomi masyarakat Aceh akan menjadi skala prioritas utama dalam rantai pasok gas Andaman sebelum dialokasikan untuk kebutuhan wilayah luar.[]