Luhut: Bansos Akan Diubah Jadi Cash Transfer Rp5,4 Juta

SEANTERONEWS.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan rencana transformasi besar dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Pemerintah ke depan akan mengalihkan skema bantuan menjadi transfer tunai langsung (direct cash transfer) dengan nilai sekitar Rp5,4 juta per penerima.

Langkah reformasi ini merupakan bagian dari agenda digitalisasi tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Guna mendukung ketepatan sasaran, pemerintah juga bersiap menerapkan sistem identitas digital tunggal atau single digital ID.

“Kami memproyeksikan pada akhir tahun ini sistem single digital ID sudah dapat diimplementasikan. Sistem ini akan melandasi pembagian bansos maupun transfer tunai secara langsung agar tepat sasaran, sekaligus menghemat anggaran negara dalam jumlah yang signifikan,” ujar Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/6/2026).

Luhut menegaskan bahwa skema subsidi tidak akan lagi diterapkan pada komoditas atau barang, melainkan langsung dikirimkan kepada individu yang berhak. Melalui metode akumulasi, seluruh klaster bantuan sosial akan disatukan menjadi dana transfer tunai senilai Rp5,4 juta per orang.

Proses klasifikasi dan verifikasi penerima manfaat nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh sistem berbasis AI. Langkah tersebut diambil untuk meminimalkan risiko tumpang tindih data serta mempercepat proses distribusi ke berbagai daerah.

Penerapan teknologi kecerdasan buatan ini juga diharapkan dapat menghadirkan transparansi yang lebih tinggi. Melalui sistem terintegrasi, seluruh aliran dana bantuan dapat dipantau secara langsung guna meminimalkan potensi penyalahgunaan di lapangan.

Luhut turut mengapresiasi kapasitas sumber daya manusia dalam negeri, mengingat seluruh infrastruktur digital dan sistem AI yang digunakan dirancang langsung oleh talenta muda Indonesia.

“Sistem monitoring ini sepenuhnya dibangun oleh anak-anak bangsa. Ini adalah sebuah langkah berani untuk memastikan akurasi data serta penyaluran bantuan yang lebih akuntabel,” pungkasnya.[]