SEANTERONEWS.com – Pada fajar tahun baru, Jumat, 1 Januari 2010, sebuah siaran radio bertajuk “Vibrasi Pagi” di udara Antero FM Banda Aceh memantik diskusi hangat. Siaran tersebut menyajikan refleksi atas rapor merah Aceh sepanjang tahun 2009 serta kecemasan yang membayangi tahun 2010.
Di antara tumpukan isu sosial mulai dari kemiskinan ekstrem hingga pengangguran terdidik, satu topik yang paling menyita perhatian adalah kepedihan yang menyelimuti sistem pendidikan di daerah yang menyandang label “Keistimewaan” dan “Otonomi Khusus” (Otsus) ini.
Kini, setelah 16 tahun berlalu di tahun 2026, rekaman diskusi itu tidak sekadar menjadi catatan masa lalu. Ia bertransformasi menjadi sebuah dakwaan sejarah yang menuntut jawaban: Mengapa triliunan rupiah dana publik yang mengalir ke Serambi Mekkah gagal memutus rantai keterbelakangan pendidikan?
Paradoks Kelimpahan (The Paradox of Plenty)
Dalam studi ekonomi-politik, dikenal sebuah istilah “Resource Curse” atau Kutukan Sumber Daya suatu anomali di mana daerah dengan kelimpahan kekayaan finansial justru memiliki indeks pembangunan manusia yang tertatih-tatih. Aceh adalah salah satu contoh kasus paling nyata dari anomali ini di sektor pendidikan.
Jika kita merunut data historis, pada tahun 2009 saja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mengalokasikan tidak kurang dari Rp1,3 triliun khusus untuk pos pendidikan. Ditambah lagi dengan rekonstruksi pasca-tsunami yang digerakkan oleh donor internasional, ratusan gedung sekolah megah berstandar global berdiri di berbagai sudut wilayah.
Secara teoritis, integrasi antara modalitas anggaran jumbo berbasis otonomi khusus (UU No. 18/2001) dengan implementasi nilai-nilai Syariat Islam yang bersih seharusnya mampu menciptakan model pendidikan yang progresif dan berintegritas tinggi. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik.
Saat anggaran melimpah ruah, mutu universitas kebanggaan masyarakat Aceh, Universitas Syiah Kuala (USK/dahulu Unsyiah), pada kurun waktu tersebut justru terpuruk di peringkat akreditasi C. Meskipun dalam perjalanan waktu menuju 2026 USK berhasil membenahi diri hingga meraih akreditasi “Unggul”, potret pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) di tingkat kabupaten/kota di Aceh masih berjalan terseok-seok.
Patologi Birokrasi: Dana Mengendap demi Bunga
Mengapa uang triliunan rupiah gagal melahirkan prestasi? Jawabannya terletak pada patologi birokrasi dan mentalitas pemburu rente (rent-seeking) di kalangan penyelenggara anggaran.
Salah satu bukti paling tak terbantahkan diungkap oleh laporan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan bahwa pada tahun anggaran 2007, dana bagi hasil (DBH) migas sebesar 30 persen untuk pendidikan senilai lebih dari Rp813,8 miliar sengaja diendapkan dan tidak disalurkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Penundaan sistematis ini jelas-jelas mengkhianati amanat regulasi UU Otsus.
Dosa tata kelola ini kian membengkak dengan temuan penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBA yang diparkir dalam bentuk deposito di Bank BPD Aceh. Pada tahun 2006, dana Silpa yang mengendap mencapai Rp3,4 triliun, disusul Rp3,1 triliun pada tahun 2007.
Alih-alih dialokasikan untuk pembenahan kurikulum atau pembiayaan guru daerah terpencil, dana pendidikan triliunan rupiah tersebut sengaja dibungakan demi mengalirkan keuntungan pribadi ke kantong para elite birokrasi.
Runtuhnya moralitas ini mencapai titik nadir ketika dana bantuan sosial untuk anak yatim piatu piut bantuan Arab Saudi disunat oleh oknum tertentu, serta tersendatnya penyaluran beasiswa di perbankan. Praktek penyelewengan anggaran fisik hingga pemotongan dana operasional sekolah (seperti kasus SMPN Bakongan Timur) seolah memperlihatkan betapa eksploitatifnya mentalitas pengelola anggaran saat itu.
Retorika “Odong” dan Kemunafikan Kekuasaan
Di kala anggaran dipermainkan, para pembuat kebijakan justru berlindung di balik tameng retorika normatif [12]. Istilah “odong” atau omong doang menjadi label yang tepat bagi para pejabat yang piawai berpidato tetapi nihil dalam eksekusi.
Sebagai contoh, pada April 2010, Wakil Gubernur Aceh kala itu menyatakan secara retoris di media lokal bahwa “hanya melalui strategi pendidikan kebudayaan, Aceh dapat berubah ke arah yang lebih baik pasca-konflik dan tsunami, dan pemerintah telah menyediakan anggaran besar untuk mewujudkannya.”
Pernyataan klise semacam ini merupakan pengulangan tanpa substansi yang terus didengungkan sejak sebelum masa kepemimpinan mereka. Semua orang paham bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Pertanyaannya bukanlah “apa” strategi teoritisnya, melainkan “bagaimana” kejujuran para eksekutor anggaran di lapangan untuk mengontrol agar uang rakyat tidak dikemplang dan dikorupsi.
Akibat kemunafikan yang dibungkus retorika ini, realitas di lapangan menjadi sangat kontras. Di tengah triliunan rupiah dana Otsus yang mengalir, murid-murid di SD Negeri Nyong (Lueng Putu, Pidie Jaya) harus belajar di kios-kios pasar yang sempit. Sementara itu, anak-anak di SDN 8 Tapaktuan terpaksa menempati bekas kantor lurah yang kumuh karena ketiadaan gedung sekolah yang memadai.
Refleksi Kritis 2026: Memasuki Era Fiscal Cliff
Kini, di pertengahan tahun 2026, situasi fiskal Aceh tidak lagi senyaman belasan tahun silam. Masa keemasan kucuran dana Otsus sebesar 2% dari plafon DAU nasional telah berakhir sejak tahun 2023, di mana saat ini Aceh hanya menerima alokasi sebesar 1%. Pengurangan drastis ini membawa Aceh ke ambang jurang fiskal (fiscal cliff).
Ketika anggaran melimpah saja mutu pendidikan dasar kita masih tertinggal dibandingkan daerah non-Otsus seperti Yogyakarta, bagaimana kita akan bertahan saat keran anggaran mulai menyusut?
Potret buram 16 tahun lalu ini harus dipandang dari sudut pandang yang berbeda hari ini. Masalah utama pendidikan Aceh bukanlah kurangnya uang, melainkan krisis moralitas kepemimpinan dan absennya pengawasan publik yang ketat.
Sudah saatnya menghentikan segala bentuk retorika kosmetik. Jika ekosistem pendidikan di Serambi Mekkah ini ingin diselamatkan, tindakan radikal dalam penegakan hukum dan transparansi penggunaan dana adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa sebelum kedaulatan masa depan generasi muda Aceh benar-benar tergadai.
Sumber: potretonline.com
