Kejar Target Pertumbuhan 8 Persen, Wamenkop Dorong KDKMP
SEANTERONEWS.com – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memposisikan koperasi sebagai instrumen utama dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai tidak akan berdampak besar apabila tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan yang inklusif di tingkat akar rumput.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah memaparkan bahwa salah satu langkah operasional yang paling akurat untuk mengawal target tersebut adalah mengoptimalkan jaringan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih (KDKMP).
KDKMP memegang peranan ganda, yakni sebagai pemacu pertumbuhan sekaligus mesin pemerataan ekonomi masyarakat secara berkeadilan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan selaras dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, KDKMP hadir untuk mengawal integrasi ekonomi masyarakat di pedesaan,” ujar Farida saat menghadiri acara Sharing Session Rapat Koordinasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah di Bandung, Sabtu malam (6/6/2026).
Berdasarkan data nasional, ekosistem koperasi di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 222 ribu unit yang masih aktif, dengan 83 ribu unit di antaranya merupakan jaringan KDKMP.
Kekuatan ini ditopang oleh sekitar 31 juta orang anggota aktif, akumulasi modal Rp300 triliun, total aset Rp325 triliun, serta perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang hampir menyentuh Rp8 triliun.
Inkubasi Sektor Produksi dan Penataan Kelembagaan
Guna memaksimalkan kontribusi finansial tersebut, Kementerian Koperasi mendorong gerakan ini untuk kembali aktif memasuki sektor produksi demi menciptakan dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang lebih luas.
Pemerintah memetakan beberapa aspek prioritas yang perlu segera dibenahi, meliputi konsolidasi kelembagaan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan akses modal usaha, serta adopsi digitalisasi teknologi guna memperkuat akuntabilitas tata kelola.
Farida mengimbau penguasaan sektor produksi ini dapat dicapai melalui dua strategi utama, yaitu inkubasi koperasi berskala kecil serta penguatan kapasitas produksi koperasi berskala besar.
Kementerian Koperasi berkomitmen memperkuat kerangka regulasi, pembinaan, serta fasilitasi pembiayaan dengan menggandeng pemangku kepentingan eksternal seperti pihak OJK.
Di samping itu, Kemenkop bersama Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memastikan akan turun langsung memberikan pendampingan teknis agar koperasi produksi lokal mampu naik kelas dan bersaing di pasar modern.
Peluang Emas Koperasi Peternakan Menyokong Program MBG
Pada forum koordinasi yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengidentifikasi sektor peternakan sebagai salah satu sektor riil yang sangat potensial untuk digarap oleh koperasi. Terlebih, sektor peternakan untuk pemenuhan pasokan susu domestik saat ini kondisinya masih sangat terbatas.
Produksi susu segar nasional tercatat baru mencapai kisaran 1 juta ton per tahun, atau hanya mampu mencukupi sekitar 20 persen dari total kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan kapasitas pasokan lokal ini memaksa Indonesia untuk mengimpor susu bubuk setiap tahun dengan nilai belanja yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp25 triliun.
Kondisi tersebut dipicu oleh populasi sapi perah nasional yang hanya berkisar 540 ribu ekor, di mana sebaran kepemilikannya didominasi oleh peternak rakyat sebesar 85 persen, peternakan komersial 10 persen, dan korporasi besar hanya 5 persen.
Hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah, ditambah dengan tingginya kebutuhan harian industri pengolahan, diproyeksikan akan terus melonjakkan angka kebutuhan komoditas susu nasional secara agregat.
Hal ini menjadi peluang emas sekaligus tantangan besar bagi koperasi sektor peternakan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah, guna memangkas ketergantungan negara terhadap impor produk susu asing.