Ricuh Mubes V Kosgoro 1957, Pengurus Daerah Tolak Hasilnya

SEANTERONEWS.com – Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 memicu gejolak hebat dan membelah internal organisasi. Forum pengambilan keputusan tertinggi tersebut mendapat gelombang penolakan keras dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) karena dinilai cacat prosedur, tidak demokratis, serta sarat akan skenario pemaksaan kehendak demi memenangkan salah satu calon tertentu.

Salah satu penolakan paling keras disuarakan oleh delegasi dari wilayah timur Indonesia. Hari Bariono, selaku Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan, secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya sekaligus menolak mentah-mentah hasil ketetapan sidang tersebut.

“Banyak sekali regulasi dan mekanisme internal organisasi yang sengaja dilewati dalam Mubes V kali ini. Segala prosesnya terkesan dipaksakan secara sepihak. Kami pengurus di daerah merasa sangat dirugikan oleh praktik-praktik organisatoris yang tidak sehat seperti ini. Kami secara tegas menolak keabsahan seluruh rangkaian Mubes V Kosgoro 1957 tahun 2026,” tegas Hari Bariono, Minggu (7/6/2026).

Penyimpangan Jadwal dan Intervensi Tokoh Senior

Senada dengan Papua Selatan, penolakan serupa juga disuarakan oleh Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara (Kaltara), Andra Vitri. Pihak daerah mengendus adanya skenario terstruktur yang menyimpang dari draf jadwal serta mekanisme resmi yang sebelumnya telah diserahkan kepada para pengurus daerah.

Menurut Andra, agenda sidang yang berjalan di dalam forum telah keluar dari skema waktu yang disepakati. Terdapat sejumlah poin krusial yang dipaksakan untuk disetujui demi memuluskan keterpilihan figur Sari Yuliati.

Ketegangan di ruang sidang bahkan sempat memuncak, memaksa sesepuh organisasi, Agung Laksono, untuk turun tangan langsung guna meredakan situasi yang kian tidak kondusif.

“Suasana diskusi di dalam forum sempat memanas hingga memicu keributan. Akibatnya, Pak Agung Laksono selaku tokoh senior harus turun tangan langsung dan menyatakan bahwa sidang harus di-skors sementara waktu demi menenangkan situasi,” ungkap Andra Vitri.

Desakan Penyelamatan Organisasi dari Oligarki

Melihat banyaknya kejanggalan, pelanggaran regulasi, serta minimnya transparansi dalam proses persidangan, sejumlah pimpinan daerah akhirnya membangun konsolidasi dan menyatakan sikap bersama yang solid. Mereka menyatakan menolak secara total seluruh proses pelaksanaan dan produk hukum yang dihasilkan dari Mubes V Kosgoro 1957 yang digelar sepanjang tahun 2026 ini.

Selain itu, koalisi PDK daerah juga mengecam keras adanya tindakan intimidasi prosedural serta manipulasi jadwal sidang yang dinilai telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh Kosgoro 1957.

Mereka mendesak Dewan Kehormatan bersama Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) untuk segera mengambil tindakan konkret guna menyelamatkan marwah organisasi dari pembajakan kepentingan oleh kelompok oligarki tertentu.[]