Seni Menjilat: Pejabat Candu Validasi, Rakyat Gigit Jari

SEANTERONEWS.com – Di tengah hiruk-pikuk jagat digital, kita sering kali memaklumi jika seorang remaja mendadak murung hanya karena unggahan fotonya sepi dari tanda suka (likes).

Pencarian ego dan pengakuan adalah hal lumrah bagi mereka yang masih mencari jati diri. Namun, ceritanya akan berubah menjadi horor komedi ketika dahaga eksistensial ini menjangkiti para pembuat kebijakan publik yang digaji oleh keringat rakyat.

Dalam literatur psikologi, ketergantungan patologis terhadap validasi eksternal ini kerap diidentifikasi sebagai approval addiction. Namun, dalam kamus besar birokrasi kita, istilah ilmiah yang terdengar elite itu memiliki padanan kata yang jauh lebih merakyat dan pragmatis: seni menjilat atau sindrom “Asal Bapak Senang” (ABS).

Fenomena ini bukan lagi sekadar bumbu penyedap dalam perjalanan karier pegawai, melainkan telah bermutasi menjadi kurikulum tidak tertulis demi mengamankan jabatan.

Anatomi Mentalitas “ABS”: Ketika Integritas Bisa Dinegosiasikan

Secara psikologis, pengidap approval addiction akut akan menggantungkan seluruh harga diri dan indikator kebahagiaan mereka pada penilaian figur otoritas. Bagi seorang birokrat yang terjangkit, keberhasilan program kerja tidak lagi diukur dari seberapa mulus jalan raya yang mereka bangun atau seberapa cepat layanan administrasi di kelurahan. Indikator kinerja utama (KPI) mereka yang sesungguhnya adalah lebar senyuman sang atasan saat menerima laporan.

Faktor yang membuat tanah birokrasi kita begitu subur bagi tumbuh kembangnya para pencandu validasi ini:

Rasa Tidak Aman (Insecurity) Berjubah Seragam Dinas: Di balik wibawa pakaian dinas yang licin disetrika, sering kali tersimpan kecemasan yang luar biasa. Ada ketakutan konstan bahwa jika mereka melewatkan satu hari saja tanpa memuji pidato pimpinan, posisi empuk mereka akan segera digeser oleh rekan sejawat yang memiliki sudut kemiringan membungkuk lebih rendah dan fleksibel.

Integritas yang Bersifat Elastis: Bagi para penyembah validasi, kebenaran objektif bukanlah sesuatu yang mutlak. Kebenaran adalah konsep cair yang arah alirannya sepenuhnya ditentukan oleh ke mana arah angin kekuasaan berembus hari itu. Mengatakan hal yang benar namun pahit dianggap sebagai tindakan bunuh diri karier, sementara menyembunyikan borok kinerja adalah bentuk “kesetiaan profesional.”

Mendeteksi pejabat yang tengah menderita sindrom ini sebenarnya tidak memerlukan kajian sosiologis yang mendalam atau audit forensik yang rumit. Anda cukup memperhatikan gerak-gerik mereka dalam rapat-rapat koordinasi atau saat mendampingi kunjungan kerja lapangan:

Refleks Leher Pegas (Nodding Syndrome): Leher mereka tampaknya memiliki mekanisme otomatis yang akan mengangguk takzim pada setiap kalimat atasan. Bahkan, sebelum gagasan dari pimpinan tersebut selesai diucapkan atau diuji kelayakannya secara logis, kepala mereka sudah bergerak naik-turun bagaikan pajangan dasbor mobil.

Humor Akrobatik: Mereka adalah barisan terdepan yang akan tertawa paling kencang ketika pimpinan melontarkan lelucon yang bahkan tidak lucu bagi standar komedi paling garing sekalipun. Tawa lebar tersebut bukanlah respons spontan, melainkan bentuk investasi politik jangka pendek demi posisi aman.

Alergi Akut Terhadap Kritik Publik: Karena kestabilan mental mereka disokong sepenuhnya oleh pujian, kritik dari masyarakat atau media massa akan dianggap sebagai ancaman eksistensial. Alih-alih mengevaluasi substansi keluhan publik, respons pertama mereka adalah menggerakkan tim humas atau mengerahkan narasi tandingan di media sosial demi menyelamatkan muka institusi dan pimpinan.

Dampak Nyata: Kebijakan yang Lahir dari Ego, Bukan Kebutuhan

Bahaya terbesar dari menjamurnya approval addiction di ruang-ruang kekuasaan bukanlah sekadar hilangnya rasa malu, melainkan lumpuhnya fungsi kontrol dan inovasi dalam pelayanan publik.

Ketika para pengambil keputusan sibuk bersolek demi menyenangkan atasan, laporan-laporan kinerja yang disajikan akan selalu tampak indah, rapi, dan tanpa cela. Di atas kertas, semua target tercapai dengan persentase mencengangkan. Namun di lapangan, masyarakat harus terus berhadapan dengan realitas pelayanan yang carut-marut, infrastruktur yang mangkrak, dan birokrasi yang berbelit-belit.

Ekosistem yang menuntut kepatuhan buta ini pada akhirnya membunuh inovasi. Perbedaan pendapat atau usulan solutif yang tidak populer di mata atasan akan dicap sebagai bentuk pembangkangan. Akibatnya, institusi negara perlahan diisi oleh gerombolan orang yang sangat pintar mengiyakan, namun tumpul dan gagap ketika harus menyelesaikan persoalan riil di tengah masyarakat.

Memutus rantai ketergantungan pada validasi ini menuntut adanya restrukturisasi budaya kerja yang radikal. Para pembuat kebijakan harus senantiasa diingatkan pada satu fakta mendasar yang sering kali terlupakan akibat silau lampu jabatan: pemberi kerja mereka yang sesungguhnya adalah rakyat, bukan individu yang duduk di kursi kepala dinas, menteri, atau presiden.

Gaji, fasilitas mobil mewah, hingga tunjangan kinerja yang mengalir ke rekening mereka setiap bulannya bersumber dari peluh para pembayar pajak. Sudah saatnya para pejabat kita melatih otot punggung mereka agar mampu berdiri tegak mempertahankan integritas dan objektivitas data, ketimbang terus-menerus melatih otot leher untuk membungkuk demi mengejar persetujuan sesaat.

Pada akhirnya, panggung kekuasaan akan selalu berputar dan pergantian posisi adalah keniscayaan. Sejarah tidak akan pernah mencatat berapa kali seorang pejabat berhasil membuat atasannya tersenyum dalam ruang rapat yang dingin. Sejarah hanya akan mengingat warisan nyata apa yang ditinggalkan untuk kemaslahatan masyarakat luas ketika masa jabatan mereka telah usai dan mereka kembali menjadi warga biasa tanpa pengawalan protokoler.[]