Menhan Sjafrie Sentil ‘Deep State’, Analis Geopolitik Ungkap Pola Perang Generasi Kelima

SEANTERONEWS.com – Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai keberadaan entitas bayangan (deep state) yang berupaya merongrong kekuatan birokrasi nasional telah memicu kajian mendalam di kalangan pemerhati intelijen, pertahanan, dan geopolitik.

Dalam pengarahan kepada Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Menhan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena “musuh dalam selimut” yang berpotensi menghambat penguatan kelembagaan negara.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa peringatan yang dilayangkan Menhan bukan sekadar arahan normatif internal bagi para peserta Komcad ASN. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan refleksi atas ancaman nyata yang tengah dihadapi Indonesia di tengah pusaran kompetisi geopolitik global yang kian kompleks.

Amir menjelaskan bahwa dalam doktrin pertahanan modern, ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara tidak lagi terbatas pada pola konvensional seperti invasi militer secara fisik. Spektrum ancaman kini telah bergeser ke arah infiltrasi institusi negara, perebutan pengaruh dalam perumusan kebijakan publik, hingga pelemahan kapasitas birokrasi secara sistematis.

“Dalam kajian perang generasi kelima (fifth-generation warfare), target strategis beralih dari penguasaan fisik wilayah menuju infiltrasi pusat-pusat perumusan kebijakan publik. Dalam konteks ini, birokrasi menjadi sasaran yang sangat seksi karena dari sanalah kendali dan program strategis negara diputuskan serta dijalankan,” ungkap Amir saat dihubungi pada Jumat (5/6/2026).

Lebih lanjut, Amir memaparkan bahwa birokrasi merupakan motor penggerak utama yang memastikan kelangsungan pelayanan publik dan jalannya pemerintahan, terlepas dari dinamika pergantian rezim politik praktis. Oleh karena itu, apabila pilar administratif ini berhasil dilemahkan, kapasitas negara dalam mengeksekusi program pembangunan serta menjaga stabilitas nasional otomatis akan ikut terganggu.

Fenomena pelemahan birokrasi secara terstruktur ini juga jamak dihadapi oleh banyak negara berkembang lainnya di dunia. Pola ini biasanya bekerja dengan membuat sistem administrasi negara menjadi lamban, tidak efektif, terfragmentasi, hingga kehilangan arah keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

“Birokrasi yang solid dan mandiri akan melahirkan fondasi negara yang tangguh. Sebaliknya, apabila mesin administratif ini rapuh, celah tersebut akan dimanfaatkan oleh aktor-aktor eksternal dengan agenda tertentu untuk menyetir arah kebijakan negara,” tambahnya.

Dalam kerangka tersebut, Amir menilai bahwa arahan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin harus diletakkan dalam konteks penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh lagi diposisikan sebagai sekadar pelaksana fungsi administratif harian di kantor pemerintahan.

Lebih dari itu, jajaran ASN memegang tanggung jawab strategis sebagai benteng pertahanan nondinas yang mengawal kesinambungan pembangunan nasional dari intervensi nonmiliter. Kesadaran geopolitik dan kewaspadaan terhadap ancaman nonfisik menjadi prasyarat mutlak bagi aparatur negara guna menjamin kedaulatan Indonesia tetap tegak di tengah persaingan global yang dinamis.[]