Kadispenad Respons Isu Film Pesta Babi dan Kritik TNI

SEANTERONEWS.com – Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) mengimbau masyarakat untuk menyikapi dinamika informasi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh polemik yang berkembang di media sosial, termasuk isu terkait penayangan film berjudul “Pesta Babi”.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, menegaskan bahwa institusinya sangat menghargai iklim demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat serta berkarya.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap penyebaran informasi agar tidak menimbulkan distorsi atau stigma negatif terhadap institusi pertahanan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Donny dalam forum diskusi bersama insan pers di Jakarta Pusat pada Jumat (29/5/2026).

“Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara,” ujar Donny.

Lebih lanjut, Kadispenad mengajak publik untuk melihat kinerja jajaran TNI AD secara menyeluruh dan berimbang, terutama kiprah para prajurit di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang selama ini jarang mendapat sorotan media.

Sebagai gambaran nyata, ia merujuk pada kesaksian seorang kepala suku dari etnis Muyu di Papua bernama Manu, yang sempat hadir dalam sebuah tayangan podcast bersama kreator konten Bobon Santoso.

Dalam dialog tersebut, tokoh adat itu menceritakan bagaimana kehadiran personel militer memberikan dampak nyata dalam membantu aktivitas harian serta kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Menurut Donny, fakta-fakta humanis seperti inilah yang sering kali luput dari perbincangan hangat di ruang digital.

Menjawab maraknya sorotan terhadap pelanggaran disiplin oleh oknum prajurit yang kerap viral di media sosial, Donny memastikan bahwa TNI AD tidak akan bersikap defensif atau melindungi personel yang terbukti melanggar ketentuan hukum.

Ia menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum oleh personel militer akan ditindaklanjuti secara transparan sesuai dengan regulasi peradilan militer yang berlaku.

Namun di sisi lain, Kadispenad berharap masyarakat dapat bersikap adil dengan tidak menggeneralisasi kesalahan segelintir oknum untuk menihilkan komitmen serta kerja keras ribuan prajurit lainnya yang tengah menjalankan tugas pertahanan dan misi kemanusiaan di berbagai pelosok tanah air.