Bupati Pidie Jaya Jamin Warga Miskin Tetap Berobat Gratis

MEUREUDU – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara tegas menginstruksikan agar seluruh fasilitas kesehatan di wilayah tersebut memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menekankan bahwa status desil dalam basis data kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan hak dasar berupa layanan pengobatan.

Penegasan ini disampaikan untuk menyikapi keluhan masyarakat terkait persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan kesehatan (PBI), yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi, bukan hambatan birokrasi.

“Masalah kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditunda. Pemerintah tidak boleh membiarkan ada warga yang kesulitan mendapatkan pengobatan hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data,” ujar Sibral Malasyi.

Meskipun menyadari adanya dinamika dalam data administratif, Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa status desil seharusnya hanya menjadi acuan administratif internal pemerintah, bukan faktor yang menghilangkan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan.

Oleh karena itu, Pemkab Pidie Jaya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi, pembaruan, dan validasi data penerima bantuan secara terus-menerus. Langkah ini diambil agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh layanan kesehatan secara maksimal dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk solusi konkret atas karut-marut data, Bupati Sibral Malasyi telah menginstruksikan dinas terkait untuk membuka ruang pengaduan. Posko ini ditujukan bagi masyarakat miskin yang merasa layak menerima bantuan namun namanya belum tercantum dalam data resmi.

“Kalau ada masyarakat miskin yang belum terdata, silakan segera melapor melalui aparatur gampong maupun langsung ke dinas terkait. Pemerintah akan turun langsung untuk melakukan verifikasi, sehingga bantuan kesehatan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan memperkuat koordinasi dengan aparatur gampong (desa). Hal ini bertujuan untuk memastikan basis data masyarakat penerima bantuan sosial maupun kesehatan di tingkat akar rumput menjadi lebih akurat.

Sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa dianggap kunci untuk mengidentifikasi warga miskin yang selama ini tercecer dari pendataan.

“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga Pidie Jaya yang terlantar atau gagal berobat karena persoalan data. Pemerintah harus hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” pungkas Bupati Pidie Jaya.[]