Faisal CORE: Pemerintah Perlu Kendalikan Rantai Minyak Goreng

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

SEANTERONEWS.com – Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti tantangan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik yang dinilai memerlukan intervensi serius dari pemerintah.

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai pasok minyak goreng guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Menurut Faisal, kenaikan harga minyak goreng saat ini tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, tetapi juga karena adanya hambatan pada jalur distribusi.

“Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir,” ujar Faisal dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Di tengah tekanan harga komoditas pangan, Faisal memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Keputusan ini dinilai tepat di tengah gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Faisal menilai bahwa menahan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan.

“Jadi paling tidak, itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan,” jelasnya.

Faisal menyadari bahwa pemerintah saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz, telah memicu disrupsi pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas global.

Melihat kondisi tersebut, ia menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM sebagai penyangga ekonomi masyarakat.

“Sehingga dalam kondisi seperti saat ini, makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia,” pungkas Faisal.

Langkah pemerintah ini diharapkan dapat menjadi bantalan sosial yang efektif, sembari pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola distribusi minyak goreng agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kendali pihak swasta, sehingga stabilitas harga pangan dapat lebih terjamin bagi rakyat kecil.[]