Disdukcapil Pidie Diserbu Warga Urus KTP Terkait JKA

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie dipadati ribuan warga dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan masyarakat ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan baru Pemerintah Aceh terkait syarat layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Warga berbondong-bondong mendatangi kantor pelayanan untuk melakukan pemutakhiran atau perubahan data pekerjaan pada KTP Elektronik agar sesuai dengan persyaratan program JKA terbaru.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pidie, Baihaqi, membenarkan terjadinya antrean panjang tersebut. Pihaknya mencatat ratusan warga datang setiap harinya demi mengurus dokumen kependudukan tersebut.

“Setiap hari petugas melayani ratusan lebih warga, khususnya terkait perubahan data pekerjaan di KTP. Kami harus bekerja ekstra untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat ini sejak dibukanya penyesuaian desil untuk program JKA,” ujar Baihaqi saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).

Tingginya antusiasme warga berdampak signifikan pada ketersediaan material dokumen kependudukan. Baihaqi mengungkapkan bahwa hingga saat ini, setidaknya sebanyak 5.000 lebih blangko KTP telah habis terpakai hanya untuk melayani perubahan data pekerjaan masyarakat.

Kondisi ini membuat stok blangko di kantor Disdukcapil Pidie mulai menipis hingga habis. Sebagai langkah antisipasi agar pelayanan tidak terhenti, pihak Disdukcapil telah mengajukan permohonan penambahan blangko ke pemerintah pusat.

Untuk memastikan hak warga tetap terlayani, Disdukcapil Pidie memberlakukan kebijakan pemberian surat keterangan (suket) pengganti sementara bagi warga yang telah mengajukan perubahan data, namun belum mendapatkan fisik KTP karena keterbatasan stok blangko.

“Kami telah mengajukan permintaan penambahan blangko ke pusat. Jadi, jika ada warga yang mengajukan perubahan data pekerjaan saat ini, kita berikan surat keterangan dulu untuk sementara waktu,” jelas Baihaqi.

Pihak Disdukcapil Pidie mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar selama proses administrasi berlangsung. Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pendistribusian blangko KTP dapat segera normal kembali dan memenuhi kebutuhan warga. (SrNTv).