Antisipasi Karhutla, Aparat Gabungan di Aceh Jaya Gelar Apel Siaga

CALANG – Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah pesisir barat, aparat gabungan di Kabupaten Aceh Jaya menggelar Apel Siaga Bencana di Mapolres setempat, Rabu (22/4/2026) pagi.

Apel ini menjadi penegasan komitmen lintas sektoral untuk menjaga wilayah Aceh Jaya dari ancaman kabut asap yang dapat melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Sinergi TNI-Polri dan Pemkab

Kegiatan yang dipusatkan di Mapolres Aceh Jaya ini dipimpin oleh Wakapolres mewakili Kapolres Aceh Jaya. Hadir dalam barisan apel unsur TNI dari Kodim 0114/Aceh Jaya, Brimob, Subdenpom, serta jajaran teknis Pemerintah Kabupaten seperti BPBK, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR.

Dalam amanatnya, Wakapolres menegaskan bahwa apel ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat guna memperkuat kesiapsiagaan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla.

“Seluruh stakeholder harus bersinergi, mulai dari upaya pencegahan hingga penanggulangan. Kita tidak perlu saling menyalahkan, yang dibutuhkan adalah kontribusi nyata semua pihak,” tegas Wakapolres.

Dampak Karhutla Sangat Luas

Data penanganan sepanjang 2024 hingga awal 2026 menunjukkan fluktuasi titik api di Aceh Jaya yang cukup signifikan.

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa dampak kebakaran lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, hingga aktivitas pendidikan akibat kabut asap.

Wakapolres juga mengingatkan bahwa api tidak mengenal batas wilayah, baik itu hutan lindung, area industri, maupun lahan milik masyarakat.

Patroli Terpadu dan Penegakan Hukum

Sebagai langkah konkret, Polres Aceh Jaya bersama TNI dan Pemkab akan mengintensifkan patroli terpadu selama status siaga darurat diberlakukan.

Seluruh personel dan peralatan pendukung telah disiagakan untuk memastikan respon cepat jika sewaktu-waktu muncul titik api.

Selain fokus pada pemadaman dan evakuasi, otoritas keamanan juga berkomitmen melakukan langkah penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan secara ilegal.