Walhi Peringatkan Bahaya Karhutla hingga Krisis Pangan yang Mengancam Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengeluarkan peringatan keras terkait ancaman serius fenomena El Nino ekstrem yang dijuluki “Godzilla”. Fenomena iklim ini diprediksi akan memicu dampak berantai, mulai dari kekeringan berkepanjangan hingga potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala masif di seluruh penjuru Indonesia.

Hingga Maret 2026, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 7 persen zona musim (ZOM) di Indonesia telah resmi memasuki fase kemarau. Angka ini diperkirakan terus melonjak seiring tibanya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode April hingga Juni 2026.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian, menegaskan bahwa intensitas kekeringan kali ini akan jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Kalimantan menjadi titik paling rawan terdampak.

“Tanpa penanganan yang serius, risiko karhutla akan sangat tinggi. Fenomena ini menciptakan kondisi hutan dan lahan yang sangat rentan terbakar saat El Nino melanda,” ujar Uli, Jumat (10/4/2026).

Bahaya El Nino tidak berhenti pada kerusakan ekologi. Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Walhi, Musdalifah, menyoroti ancaman nyata terhadap stabilitas pangan. Pengalaman tahun 2024 menjadi catatan kelam, di mana produksi beras nasional merosot hingga 2,28 juta ton akibat dampak El Nino.

Walhi mengkritisi ketergantungan Indonesia pada impor yang masih tinggi. Data BPS periode Januari-Maret 2025 bahkan mencatat impor komoditas pangan mencapai 13.629 ton. Menurut Walhi, kondisi ini diperparah oleh paradigma pembangunan yang cenderung ekstraktif, di mana lahan pertanian produktif terus tergerus oleh perkebunan monokultur dan proyek investasi skala besar.

Menanggapi langkah pemerintah yang telah menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4,6 juta ton, Musdalifah menekankan bahwa ketersediaan stok saja tidak cukup.

“Pemenuhan hak atas pangan tidak hanya soal ketersediaan. Pemerintah harus memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki akses terhadap pangan yang layak dan aman,” tegas Musdalifah.

Walhi mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait kebijakan pembangunan agar tidak semakin memperparah kerentanan pangan nasional. Di tengah ancaman “Godzilla” ini, perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat harus menjadi prioritas utama demi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di masa sulit.[]