Tudingan Terhadap Zulkifli Hasan Soal Banjir Sumatera & Isu Deforestasi

Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

SEANTERONEWS.com – Nama Zulkifli Hasan kembali menjadi sorotan publik setelah banjir besar dan longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — dan sejumlah pihak di media sosial menuding dirinya sebagai “penyebab” bencana melalui kebijakan izin lahan dan kehutanan di masa lalunya, Zulkifli Hasan, banjir Sumatera, deforestasi,

Menurut warganet, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ketika Zulkifli pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan antara 2009–2014 disebut sebagai akar kerusakan hutan yang kini dianggap memperparah dampak alam seperti banjir dan longsor. Banyak postingan viral yang menyebutkan bahwa pembukaan lahan dan izin konversi hutan di berbagai wilayah dianggap merusak fungsi ekosistem dan penyangga alam.

Salah satu unggahan di media sosial menuduh bahwa dampak banjir dan longsor yang menimpa masyarakat adalah hasil dari “surat izin, regulasi, dan keputusan” yang menurut mereka mengabaikan kelestarian lingkungan. Tuduhan ini kemudian mendapat respons luas dari netizen terutama di platform daring.

Video lama wawancara antara Zulkifli dengan aktor dan aktivis lingkungan — Harrison Ford — ketika menyoroti kerusakan hutan di masa lalu kini kembali beredar. Banyak yang menjadikan cuplikan tersebut sebagai simbol bahwa isu deforestasi dan perusakan lingkungan bukanlah hal baru.

Namun, ada pihak yang menyatakan bahwa menyalahkan satu individu atas bencana alam besar — seperti banjir masal — adalah terlalu simplistik. Mereka menekankan bahwa faktor cuaca ekstrem dan kondisi alam juga memainkan peran utama dalam peristiwa bencana.

Isu ini menjadi perdebatan sengit: di satu sisi masyarakat meminta pertanggungjawaban atas kebijakan lingkungan masa lalu, sementara di sisi lain ada kekhawatiran bahwa tudingan sepihak bisa memperkeruh suasana di tengah musibah yang menimpa banyak warga.

Ke depan, banyak pihak menyerukan agar aspek regulasi kehutanan, izin lahan, konservasi, dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan diperkuat — sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan menjaga kelestarian alam.

Isu ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari kondisi alam dan iklim — serta pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan jangka panjang agar bencana alam tidak kembali menjadi tragedi berkepanjangan.[]