SEANTERONEWS,com – Respons global terhadap krisis HIV/AIDS dilaporkan telah memasuki fase “mode krisis” yang mengkhawatirkan akibat pemangkasan tajam dana internasional. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh UNAIDS, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada AIDS, terungkap bahwa keputusan penghentian pendanaan besar telah menimbulkan dampak mengerikan, menyebabkan jutaan orang di seluruh dunia kehilangan akses terhadap layanan pengobatan dan pencegahan yang vital.
Menurut laporan UNAIDS yang dirilis Selasa (25/11/2025), gangguan pendanaan global dimulai segera setelah Amerika Serikat (AS) menghentikan semua dana bantuan luar negeri yang baru pada Januari 2025 di bawah kebijakan pemerintahan Donald Trump, kecuali untuk bantuan militer kepada Israel dan Mesir.
Meskipun sebagian dana HIV dipulihkan pada paruh kedua tahun ini, keputusan untuk membubarkan US Agency for International Development (USAID) telah mengakibatkan program-program kritis tidak dapat dilanjutkan. Krisis finansial ini diperparah oleh tekanan ekonomi dan keuangan yang kian intensif pada banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.
UNAIDS memperingatkan bahwa kekurangan dana ini memiliki efek “mendalam dan abadi” yang langsung memukul masyarakat rentan. Data dalam laporan tersebut mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan.
Korban Berjatuhan: Orang yang hidup dengan HIV dilaporkan meninggal dunia akibat gangguan layanan dan perawatan.
Pencegahan Terhenti: Jutaan orang berisiko tinggi kehilangan akses ke alat pencegahan HIV paling efektif.
Angka Anjlok Drastis: Penggunaan obat pencegahan HIV (PrEP) anjlok hingga 64% di Burundi, 38% di Uganda, dan 21% di Vietnam. Sementara itu, distribusi kondom di Nigeria merosot sebesar 55%.
Organisasi Komunitas Hancur: Organisasi yang dipimpin komunitas, yang menjadi tulang punggung layanan AIDS, mengalami kehancuran dan banyak yang terpaksa menutup pintu.
Direktur Eksekutif UNAIDS, Winnie Byanyima, menyampaikan kekecewaannya. “Krisis pendanaan ini telah mengungkap kerapuhan kemajuan yang telah kita perjuangkan dengan keras,” ujarnya, “Di balik setiap titik data dalam laporan ini adalah manusia… kami tidak bisa meninggalkan mereka.”
Selain menghadapi krisis finansial, laporan PBB juga menyoroti tantangan lain yang tak kalah serius: krisis hak asasi manusia yang semakin besar.
Untuk pertama kalinya sejak UNAIDS mulai memantau pada tahun 2008, jumlah negara yang mengkriminalisasi aktivitas seksual sesama jenis dan ekspresi gender meningkat. Gerakan anti-gender dan anti-hak global yang berkembang pesat ini mengancam kemajuan yang telah dicapai dalam hak-hak perempuan, anak perempuan, dan komunitas LGBTIQ+, semakin memperburuk upaya penanggulangan AIDS.
Dalam upaya mengatasi kemerosotan ini, UNAIDS menyerukan solusi radikal dengan melakukan restrukturisasi utang internasional bagi negara-negara berpenghasilan rendah, menghentikan sementara (moratorium) pembayaran utang hingga tahun 2030, memungkinkan negara-negara tersebut mengalihkan sumber daya ke perawatan dan pencegahan HIV dan memperlakukan inovasi kesehatan sebagai barang publik global, terutama di masa pandemi, melalui insentif penghargaan alih-alih hak paten.
Hal ini menjadi peringatan keras bahwa tanpa komitmen pendanaan internasional yang kuat, dunia berisiko membalikkan semua kemajuan yang telah dicapai dalam menghadapi epidemi HIV/AIDS, dan jutaan nyawa akan terus berada dalam bayang-bayang ancaman.
