Prabowo dan Hashim Mengaku Ditawari Suap Triliunan Rupiah, Ini Respons Istana

Presiden Prabowo Subianto dan adiknya yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya upaya penyuapan dengan nilai fantastis. Hashim menyatakan bahwa ada pihak yang mencoba menyuap Prabowo dengan tawaran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,5 triliun. Tak hanya itu, Hashim sendiri mengaku pernah mendapat tawaran serupa dengan nilai yang disebut mencapai Rp25 triliun.

Hashim menceritakan peristiwa ini terjadi beberapa bulan lalu, ketika ia sedang berada di rumah pada malam Minggu sekitar pukul 22.00. Ia mengaku ditelepon oleh Prabowo yang menanyakan kabarnya. Dalam percakapan tersebut, Prabowo memberitahu bahwa dirinya mendapat tawaran suap yang langsung ditolak mentah-mentah.

Menanggapi pernyataan Hashim, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara menyebut cerita tersebut memang benar terjadi, meskipun tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya menjawab singkat, “Kira-kira begitulah,” tanpa menjelaskan detail lebih jauh.

Pernyataan Hashim tentang adanya pihak yang “nekat” menawarkan uang dalam jumlah besar kepada pejabat tinggi negara ini menimbulkan pertanyaan serius. Namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa pihak yang dimaksud atau apakah kasus ini sedang diselidiki secara hukum.

Analisis sementara:

Isu tawaran suap tersebut sangat besar (triliunan rupiah), jadi bila benar maka menjadi indikasi serius terhadap upaya korupsi atau pengaruh ilegal terhadap pejabat tinggi negara.
Respons yang terbatas dari Istana — hanya “kira‑kira begitulah” — bisa menimbulkan pertanyaan publik: Apakah sudah dilakukan pengusutan? Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya?
Karena pernyataan datang dari pihak yang ditawari (Prabowo/Hashim) dan bukan dari penegak hukum atau lembaga investigasi, maka proses lanjutan sangat penting untuk menegaskan apakah memang ada pelanggaran dan siapa pelakunya.
Untuk publik, kasus ini mempertegas pentingnya pengawasan terhadap pejabat publik dan integritas dalam sistem pengadaan atau kebijakan yang mungkin berkaitan dengan bidang Iklim/Energi (karena posisi Hashim).[]