Iran Deportasi 300.000 Migran Ilegal dalam Dua Pekan, PBB dan Taliban Angkat Bicara

SEANTERONEWS.com – Dalam kurun waktu dua pekan terakhir, Iran telah mendeportasi lebih dari 300.000 migran ilegal, mayoritas berasal dari Afghanistan. Langkah ini menuai perhatian internasional karena dilakukan dalam skala besar dan waktu yang sangat singkat, terutama setelah meningkatnya ketegangan geopolitik pascakonflik Iran-Israel.

Menurut data yang dirilis oleh otoritas Taliban di Provinsi Herat, sebanyak 301.667 warga Afghanistan dilaporkan kembali dari Iran melalui perbatasan Islam Qala dalam periode 12 hari. Sebagian besar di antaranya disebut sebagai deportan paksa, bukan repatriasi sukarela.

Organisasi internasional seperti UNHCR mencatat bahwa Iran mendeportasi lebih dari 30.000 migran per hari dalam periode tersebut. Ini merupakan lonjakan tajam dibandingkan sebelum konflik dengan Israel, di mana angka deportasi harian hanya berkisar 2.000 orang.

Peningkatan ini diduga kuat berkaitan dengan operasi keamanan internal Iran pascaperang. Pemerintah Iran mencurigai adanya infiltrasi dan spionase yang dilakukan oleh pihak asing, sehingga memperketat pengawasan terhadap komunitas migran, khususnya dari Afghanistan.

Kebijakan deportasi massal ini menuai kritik dari berbagai organisasi kemanusiaan. Banyak migran yang dideportasi dilaporkan tiba di Afghanistan tanpa harta benda, makanan, atau tempat tinggal. Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan yang telah lama berlangsung di negara tersebut.

Taliban selaku penguasa de facto Afghanistan mengonfirmasi bahwa mereka kewalahan menampung kembalinya ratusan ribu warganya. Infrastruktur penampungan yang minim dan ekonomi yang belum pulih membuat krisis ini semakin sulit diatasi.

Sementara itu, Iran membela diri dengan menyatakan bahwa deportasi dilakukan demi keamanan nasional. Dalam beberapa pernyataan resminya, otoritas Iran menyebut sebagian deportasi bersifat “sukarela”, meski laporan lapangan menyebutkan banyak deportasi bersifat paksa dan dilakukan tanpa proses hukum yang memadai.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari tekanan domestik, di mana masyarakat Iran yang terdampak perang menuntut agar pemerintah lebih ketat terhadap warga asing, terutama migran ilegal yang dianggap membebani ekonomi.

Di perbatasan Afghanistan, ribuan migran kini terdampar di tenda-tenda darurat. Organisasi kemanusiaan internasional mendesak Iran dan negara-negara donor untuk segera mengirimkan bantuan guna mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Dalam konteks geopolitik, pengusiran massal ini mencerminkan bagaimana konflik regional dapat berdampak langsung pada populasi rentan. Migran Afghanistan yang sebelumnya mencari perlindungan di Iran kini kembali menghadapi ketidakpastian di tanah air mereka yang masih dilanda krisis.

Krisis ini menyoroti perlunya kerja sama regional dan internasional untuk menyusun kebijakan migrasi yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan hukum internasional. Deportasi massal tanpa perlindungan hak asasi hanya akan memperburuk penderitaan mereka yang sudah terluka oleh perang dan kemiskinan.[]