Araghchi Kecam Pernyataan Uni Eropa Terkait Pembicaraan Nuklir Iran

SEANTERONEWS.com – Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam keras pernyataan terbaru dari Wakil Presiden Komisi Eropa, Kaja Kallas, yang menyatakan bahwa tujuan pembicaraan nuklir mendatang harus mencakup penghentian total program nuklir Iran. Pernyataan ini dinilai Araghchi bertentangan dengan kesepakatan internasional dan hak Iran dalam pengembangan energi nuklir damai.

Dalam pernyataannya yang dikutip media Iran, Araghchi menegaskan bahwa permintaan Uni Eropa tersebut melanggar prinsip dasar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Ia menekankan bahwa Iran, sebagai negara penandatangan NPT, memiliki hak penuh untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Araghchi juga mengingatkan bahwa pernyataan Kallas bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan kerangka Kesepakatan Nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Ia menyatakan bahwa jika Uni Eropa terus mendorong penghentian program nuklir Iran sepenuhnya, maka UE, Inggris, dan negara-negara anggotanya akan dianggap tidak relevan dalam proses diplomasi mendatang.

Iran, lanjut Araghchi, tetap berkomitmen pada kerangka kerja internasional yang sah dan menolak segala bentuk tekanan politik yang bertujuan menghapus hak kedaulatan Iran. Menurutnya, pendekatan seperti yang ditunjukkan oleh Uni Eropa hanya akan memperkeruh situasi dan menghambat jalan menuju solusi diplomatik.

Pembatasan Permanen Terhadap Kapabilitas Nuklir Iran

Pernyataan Kaja Kallas tersebut muncul menjelang putaran baru perundingan nuklir yang rencananya akan digelar pada bulan ini. Uni Eropa, melalui Kallas, menyatakan ingin mendorong pembahasan yang lebih luas mengenai pembatasan permanen terhadap kapabilitas nuklir Iran, termasuk program pengayaan uranium.

Namun, Iran bersikeras bahwa selama masih berada dalam batas-batas hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, negara itu berhak melanjutkan program nuklirnya. Pemerintah Teheran menilai tekanan politik semacam ini hanya akan melemahkan kepercayaan terhadap netralitas Uni Eropa sebagai fasilitator pembicaraan.

Dengan meningkatnya ketegangan diplomatik antara Iran dan Uni Eropa, masa depan pembicaraan nuklir menjadi semakin tidak menentu. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan berpartisipasi dalam perundingan yang tidak menghormati hak-haknya, dan menyerukan kepada semua pihak untuk kembali pada prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan internasional.[]